A Secret Weapon For reformasi intelijen indonesia

A Secret Weapon For reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Doctrine: Doctrine is opinion of law from jurists or legal Students. Doctrine is placed on interpret a typical conception of law inside other authorized sources or to offer rationalization on ambiguity of legislation. Doctrine in and of itself doesn't have a binding ability. However, it is very prevalent for litigation instances to supplant their arguments with doctrine also to submit guides of lawful scholar pointing to a certain doctrine as proof in court. Various courts have subsequently expressly referred to thoughts of authorized scholars to interpret particular troubles derived from the Main supply of legislation.

Period pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.

Barriers to establishment of overseas foundations, like needed “Harmless” partnership with nearby Basis.

Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

As some provisions ended up struck down, there are actually gaps inside the regulation that The federal government nonetheless demands to address, for example which governing administration institution will be to blame for registering societal corporations. The federal government has nonetheless to handle these gaps or challenge any utilizing rules.

Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.

Kultur intelijen yang tertutup dan profesional juga perlu diperkuat. Pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Constitutional Court docket: The Constitutional Court was initially established on November 9, 2001 like a consequence of your 3rd Modification to your Structure with the Republic Indonesia. Unlike the Supreme Court, the Constitutional Court just isn't an appellate courtroom. Its selection is ultimate and binding and, hence, can not be challenged. Short article 24C with the Constitution states which the powers with the Constitutional Court are to start with, to evaluate the regulation manufactured in opposition to the Structure; second, to resolve disputes between condition establishment; third, to resolve dissolution of political functions; fourth, to take care of disputes about election effects; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the whole process of impeachment, the jurisdiction of the Court docket is barely limited to The difficulty of law on if the President and/or the Vice chairman are responsible in undertaking the acts prohibited from the Constitution. The decision on whether or not to eliminate the President and/or maybe the Vice President remains to be beneath the authority from the People’s Consultative Assembly.

Discourse within the reactivation of Pam Swakarsa, a condition-sponsored militia, because of the Nationwide Law enforcement Main. Pam Swakarsa experienced a dim historical past through the 1998 upheaval like a civilian unit assigned to assault student protesters within the streets. Likely activated to ignite and/or perpetuate horizontal conflict in grassroots communities.

BIN harus mampu menerapkan metode ini agar tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa yang sudah terjadi, tetapi juga dapat mencegah ancaman sebelum mencapai titik eskalasi.

Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mendapatkan informasi lebih lanjut mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[5]

Mendefinisikan pandemi sebagai ancaman keamanan nasional sendiri merupakan hal yang tepat. Pandemi Covid 19 sendiri telah bertransformasi menjadi masalah multidimensional yang tidak hanya menyerang kesehatan manusia namun juga keamanan nasional.

Banyak berbagai jenis kejahatan baru yang muncul selama pandemi dan jarang mendapatkan perhatian sebelumnya. Hal ini sendiri diakui oleh FBI dalam situs resminya yang menyatakan berbagai kejahatan baru seperti tawaran perawatan dan vaksin palsu, peluang investasi palsu di perusahaan medis, dan munculnya sebagai dokter palsu.